Wapres: Pesantren harus terbuka kembangkan persekutuan ekonomi

Wapres: Pesantren harus terbuka kembangkan persekutuan ekonomi

Harus ada ‘economic collaboration’, kolaborasi ekonomi, dimana-mana, apalagi di pesantren. Pesantren itu kudu berkolaborasi dengan banyak pihak

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pondok pondok terbuka untuk bermitra dengan bermacam-macam pihak dalam rangka pengembangan ekonomi, sebagai bagian dari fungsi pondok sebagai pusat pemberdayaan umat.

“Harus ada economic collaboration , kolaborasi ekonomi, dimana-mana, apalagi di pesantren. Pesantren tersebut harus berkolaborasi dengan banyak bagian, ” kata Ma’ruf Amin di keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagai institusi pendidikan, lanjut Ma’ruf, pesantren tak dapat berdiri sendiri dalam memberdayakan masyarakat di sekitarnya, khususnya di sektor ekonomi. Pesantren harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak biar mampu berkontribusi bagi perbaikan ekonomi nasional.

“Tentu tidak mungkin pesantren itu berdiri tunggal, harus punya kolaborasi, kemitraan, ” tukas dia.

Baca juga: Wapres: Umat Islam di Indonesia jangan ikut arus berpikir sempit

Baca juga: Pemerintah lanjutkan program pemberdayaan UMKM di 2021

Saat ini, kedudukan pesantren terus mengalami perkembangan, tambahan Wapres. Selain sebagai pusat pendidikan dan pusat dakwah, pesantren selalu berperan sebagai pusat pemberdayaan bangsa yang tinggal di sekitarnya, terutama pemberdayaan ekonomi.

Wapres juga berharap jumlah pesantren, yang saat ini mencapai 28. 194 unit di berbagai daerah, mampu mengoptimalkan peran-nya dengan mengembangkan potensi melalui pembinaan dan kolaborasi secara tepat.

“Menurut data yang kami terima, sebanyak 44, 2 persen atau sekitar 12. 469 pesantren itu berpotensi buat pengembangan ekonomi. Itu karena belum dibina betul, tapi ini besar sekali jumlahnya itu. Sekarang bagaimana berbagai potensi ini dikolaborasikan, ” tutur-nya.

Untuk menjunjung peran tersebut, Pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan dan fasilitas yang mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah di pesantren, antara asing melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan layanan keuangan syariah.

“Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas sebab mulai yang super atau ultra mikro, mikro, kecil sampai luhur; yang super atau ultramikro tersebut Bank Wakaf Mikro. Di beberapa pesantren itu sudah ada, menggaji sampai Rp3 juta. Kemudian melalui instrumen Kementerian Koperasi dan UKM ada Lembaga Pengelolaan Dana Reda (LPDB) dengan skema syariah, termasuk BMT ( Baitul Maal wa Tamwil ), ” ujarnya.

Baca juga: Wapres: Indonesia masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah

Baca juga: Wapres dorong penguatan BMT untuk dikembangkan di negara lain

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020