Wapres: Pemda harus penuhi hak kelompok atas informasi COVID-19

Wapres: Pemda harus penuhi hak kelompok atas informasi COVID-19

Posisi pemerintah daerah, sebagai ujung tombak, sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi bagi asosiasi dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) – Wakil Pemimpin Ma’ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah memastikan hak masyarakat buat mendapatkan informasi terkait penanganan COVID-19 dapat terpenuhi, sebagai upaya pelepasan keterbukaan informasi publik khususnya dalam masa pandemik.

“Peran negeri daerah, sebagai ujung tombak, sangat esensial untuk memastikan agar benar atas informasi bagi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, ” sekapur Ma’ruf Amin pada Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia dengan diselenggarakan secara virtual dari Jakarta, Senin.

Masyarakat mempunyai untuk mengetahui perkembangan penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah. Sehingga, sebagai perpanjangan tangan pusat, pemda harus menyampaikan informasi kepada masyarakat berangkat dari sosialisasi dan edukasi aturan kesehatan hingga penanganan kasus COVID-19.

Menangkap juga: Wapres: Keselamatan jiwa kelompok Indonesia harus didahulukan

Baca juga: Wapres: Pandemi COVID-19 tunjukkan manajemen kesehatan masih lemah

Kepada pemda yang telah memiliki persen informasi, Wapres berharap pelayanan umum tersebut diberikan secara optimal. Tatkala bagi daerah yang belum memiliki komisi informasi, Wapres meminta pembentukannya segera dilakukan.

“Keberadaan komisi informasi bernilai strategis karena menjadi bukti pemenuhan komitmen negeri dalam rangka mewujudkan keterbukaan keterangan publik, ” tukasnya.

Selain itu, dalam rangka menjawab tantangan keterbukaan informasi publik di masa pandemik, Ma’ruf mendorong adanya penguatan kelembagaan publik untuk langsung menyediakan informasi akurat, transparan serta akuntabel dalam setiap program.

“Amanat UU Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi hak atas informasi. Apabila terjadi sengketa informasi, oleh karena itu hal tersebut harus diselesaikan sesuai ketentuan, ” ucap Wapres Ma’ruf menegaskan.

Ma’ruf pula meminta seluruh birokrasi dan bayaran informasi di daerah untuk menggunakan perkembangan teknologi komunikasi digital serta media baru dalam rangka menyediakan akses informasi secara cepat & akurat kepada masyarakat.

“Terkait perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digital serta media hangat, seluruh badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel, ” tutur-nya.

Dengan menyediakan informasi publik yang akurat & akuntabel, seluruh PPID di pada setiap instansi pemerintahan dapat mendukung jalan Pemerintah dalam menangkal kabar bongak yang bisa cepat berkembang di kalangan masyarakat.

“Selain itu, badan publik juga harus mengambil peran mengedukasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Tujuannya, supaya prinsip- prinsip utama terkait Sah untuk Tahu dapat dipahami oleh masyarakat secara luas, ” ujarnya.

Membaca juga: Wapres: Ego sektoral hambat penanganan COVID-19

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020