Pemerintah tegaskan tak ada “trade off” antara ekonomi dan lingkungan

Pemerintah tegaskan tak ada "trade off" antara ekonomi dan lingkungan

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada trade off atau pertukaran antara pemulihan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam mewujudkan pendirian berkelanjutan di Indonesia.

“Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Bappenas langsung menekankan tidak ada trade off , sekali lagi, tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, ” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Kick Off COREMAP-CTI di Sorong, Papua Barat, Jumat, yang juga disiarkan secara daring.

Menurut Suharso, cara pemerintah memulihkan ekonomi dan langsung menjaga kelestarian lingkungan tetap menjelma perhatian utama pemerintah di sedang pandemi.

Ia pula menilai kedua hal tersebut laksana sepasang sayap angsa yang kudu saling menyokong agar sang angsa bisa terbang.

Baca juga: Stafsus Pemimpin: Pemerintah komitmen dalam pembangunan berkelanjutan

Politisi PPP itu juga menuturkan di tengah pandemi, pemerintah juga tidak bisa menomorsatukan pengelolaan pandemi minus memberikan perhatian yang sama terhadap pemulihan ekonomi. Sebaliknya, tidak juga pemerintah hanya fokus pada pemulihan ekonomi dan menomorsatukan kesehatan sebab keduanya harus berjalan beriringan.

“Itu yang saya arah sepasang sayap angsa. Jadi tidak ada trade off antara pemulihan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam situasi ini tidak bisa dipertukarkan. Tak ada nilai tukar, ” katanya.

Oleh karena tersebut, program Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang digagas Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan akan dapat melindungi dan mengelola pemanfaatan terumbu karang serta ekosistem terkait, termasuk kawasan pelestarian perairan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Pelestarian sumber daya pesisir, dalam hal ini terumbu karang sanggup menjadi contoh nyata bagaimana melestarikan lingkungan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat dan nasional. Ini yang saya sebut daya dukung dengan harus kita maintain (pelihara) sehingga biar dieksploitasi demi laut sejahtera, anak buah sejahtera, ekonomi sejahtera, tapi tidak punah dan terjaga, ” introduksi Suharso.

Baca juga: Green recovery dorong transformasi ekonomi berbasis lingkungan tumbuh

Gajah Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendukung penuh upaya konservasi terumbu karang karena dampaknya yang gede bagi ekonomi dan lingkungan.

“Menanam satu terumbu karang sama saja dengan oksigen dibanding 20 pohon di darat, benar penting. Cara mengontrol pelestarian terumbu karang, dalam jangka pendek, menguatkan pengawasan rusaknya terumbu karang karena ditabrak kapal. Target jangka panjang dengan lestarinya terumbu karang ialah tempat pemijahan ikan. Untuk penerapan ikan, ada juga penambahan cold storage , ” katanya.

COREMAP-CTI ialah pilot project yang dilaksanakan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di 4 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, & Papua Barat. Fokus proyek itu yaitu mengelola dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang serta kawasan konservasi perairan.

Untuk melakukan program COREMAP-CTI, sejak 2019, Departemen PPN/Bappenas melalui Indonesia ICCTF menjalankan proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan pemberian yang berasal dari Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Adapun pertolongan COREMAP-CTI Bank Dunia sebesar enam, 2 juta dolar AS sedangkan dukungan COREMAP-CTI Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar 5, 2 juta dolar AS.

Pada Papua Barat, pelaksanaan COREMAP-CTI meliputi tiga tempat prioritas yakni Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah barat, dan Kawasan Pelestarian Perairan Daerah Raja Ampat secara pilot project akses pengelolaan sumber gaya perikanan untuk masyarakat, pengembangan mata pencaharian berbasis laut yang terus-menerus, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat, negeri daerah dan kementerian/lembaga untuk men dampak yang berkelanjutan.

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020