Moeldoko sebut alih status pegawai KPK tegaskan komitmen negeri

Bonus harian di Keluaran SGP 2020 – 2021.

Presiden mau KPK memiliki sumber gaya manusia yang terbaik

Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengucapkan alih status pegawai Premi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan arahan Pemimpin Joko Widodo, menegaskan kontrak Pemerintah untuk menjaga KPK.

“Saya pikir titah Presiden terkait alih kehormatan KPK sebagai ASN semakin menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga KPK, agar mampu bekerja secara maksimal cocok tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Nusantara, ” ujar Moeldoko di rekaman video wawancara yang diterima dari KSP, dalam Jakarta, Rabu.

Moeldoko mengatakan KSP benar akan mengawal arahan Pemimpin Jokowi tersebut.

Menurutnya, dari awal Presiden ingin KPK memiliki sumber daya manusia yang unggul serta berkomitmen tinggi di memberantas korupsi.

Karena itu, kata Moeldoko, proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membina pemberantasan korupsi harus menjadi lebih sistematis.

Dia menekankan semua pihak mengetahui bahwa proses alih kehormatan pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanah dari Peraturan Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Selain itu, juga keterangan PP Nomor 41 Tarikh 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, serta Peraturan KPK Bagian 1 Tahun 2021 mengenai tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Ia menegaskan dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70 Tahun 2019, Presiden mengingatkan status kepegawaian harus tetap memegang asas tidak boleh merugikan sah pegawai KPK.

“Presiden menyerahkan pada mekanisme yang berlaku di mana pimpinan KPK, Sekjen KPK bersama Kementerian PANRB & Kepala BKN bisa mengumumkan kebijakan terbaik untuk mengesahkan prinsip itu bisa dibenahi, ” ujar Moeldoko.

Dia mengatakan siasat tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bangsa Indonesia mendapatkan garda terbaik pemberantasan manipulasi yang berintegritas dan hidup merah putih.

“Itu sebenarnya yang sudah dipikirkan bersama. Jadi janganlah persoalan ini belum dipahami sepenuhnya oleh kita seluruh, tetapi justru digoreng kanan-kiri hasilnya keluar dari pokok tujuan yang hendak dicapai. Saya harap dengan penjelasan ini masyarakat Indonesia bisa memahami dengan lebih utuh, ” katanya pula.

Lebih jauh terpaut dengan Tes Wawasan Kewarganegaraan nasional (TWK) yang sempat menjadi polemik, Moeldoko mengajak semua pihak melihatnya sebagai wujud dari penguatan wawasan kewarganegaraan nasional setiap pegawai pemerintahan.

Dia mengatakan, tes tersebut selama ini sudah berjalan, tidak hanya dalam ranah KPK, namun semua yang berproses atas mendaulat status menjadi ASN di semua lembaga.

“Sekali lagi Ini sebenarnya sudah berlaku di seluruh lembaga dan termasuk kalangan BUMN. Soal tidak lulus uji TWK sebenarnya tak hanya di KPK, tapi juga di lembaga asing terjadi seperti itu, makin di BPIP juga tersedia, begitu tes TWK mereka tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut, tapi di KPK ribut, ” ujarnya lagi.

Mengenai mengenai mekanisme TWK dengan menjadi perdebatan, Moeldoko menekankan harus dipastikan disusun secara lebih baik. KSP menyarankan untuk melibatkan Nahdlatul Ustazah (NU) dan Muhammadiyah dengan sudah teruji mampu menangkap simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia.

Selain itu, kata dia, serupa perlu dipikirkan berbagai skenario atas perbaikan terhadap mereka-mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang, melalui pendidikan kedinasan, layaknya diinginkan Presiden.

Moeldoko mengatakan TWK memang harus diperkuat dari waktu ke waktu, sebab persoalan wawasan kebangsaan mampu naik turun lantaran ancamannya semakin keras.

“Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang indah untuk kepentingan masa depan Indonesia. Bangsa ini benar kadang kehilangan akal sehat, ” ujar dia.

Terakhir, dalam ramah tersebut, Moeldoko mengajak segenap pihak menyudahi energi negatif dan praduga yang tak konstruktif terhadap KPK.

Dia menekankan perlunya sikap bijak semua pihak untuk menyikapi semua situasi.

“Kita cakap ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan menguatkan diri, bekerja dan menangani koruptor dengan tidak pandang bulu. Termasuk pencegahan korupsi, kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi. Maka saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas isi dan fungsinya, kita bawa sepenuhnya, masyarakat mendukung sepenuhnya, ” katanya pula.
Baca selalu: Tenaga ahli KSP: TWK bagian memperkuat upaya pemberantasan korupsi
Baca serupa: Kepala KSP paparkan 12 aksi pencegahan korupsi dalam 2021-2022

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021