Menperin optimistis UU Cipta Kerja sungga reindustrialisasi

Menperin optimistis UU Cipta Kerja sungga reindustrialisasi

Kami yakin dengan adanya ‘omnibus  law’, posisi ‘wait and see’ tidak ada sedang dan akan mempercepat realisasi sejak komitmen investasi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis Undang-Undang Membentuk Kerja mampu mendorong reindustrialisasi di Indonesia, sehingga kontribusi manufaktur kepada produk domestik bruto (PDB) nasional bisa mencapai 25 persen dalam beberapa tahun ke depan.

“Dalam memacu reindustrialisasi di Tanah Air, kami juga fokus untuk pengkajian struktur industri dan penerapan denah jalan Making Indonesia 4. 0. Hingga kini, kontribusi manufaktur ke PDB masih terbesar dibandingkan daerah ekonomi lainnya, ” kata Menperin  di  Jakarta, Minggu.

Baca juga: Menperin sebut UU Cipta Kerja terlanjur keberlanjutan industri manufaktur

Menperin menjelaskan dalam triwulan II 2020 sumbangsih daerah industri terhadap PDB sudah mencapai 19, 87 persen.

Karena itu, Kementerian Perindustrian, tinggi dia, terus melakukan berbagai cara strategis agar industri manufaktur tentu berproduksi dan berdaya saing pada tengah pandemi COVID-19, antara asing mendorong insentif dan stimulus bagi industri di dalam negeri.

“Misalnya, memberikan fleksibilitas untuk dunia usaha untuk beroperasi, secara diterbitkannya izin operasional mobilitas serta kegiatan industri (IOMKI) di pusat kondisi pandemi, ” kata Menperin dalam keterangan tertulisnya.

Melalui aktivitas industri, kata tempat, pemerintah optimistis pemulihan ekonomi nasional dapat diakselerasi secara simultan secara penanganan pandemi COVID-19. Apalagi, semasa ini kegiatan industri memberikan buah yang luas bagi sektor perekonomian.

“Artinya, kami memajukan aktivitas sektor industri juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat, ” ujar Agus.

Menperin mengatakan rancangan UU Cipta Kerja telah dinanti oleh para pelaku industri dan investor, baik yang berasal dari domestik maupun asing.

“Saat kami melakukan kunjungan kerja pada beberapa negara, para pelaku pabrik dan investor asing menyambut elok adanya pembahasan omnibus law ini.   Tentunya, apabila investasi ini terealisasi, akan membuka lapangan kerja dengan cukup banyak, ” katanya.

Berdasarkan data Badan Penyerasian Penanaman Modal (BKPM), daftar investasi di sektor manufaktur sepanjang 2019-2023 mencapai Rp1. 048 triliun, dengan terbagi dalam beberapa subsektor.

“Kami yakin dengan adanya omnibus  law , posisi wait and see tidak tersedia lagi dan akan mempercepat realisasi dari komitmen investasi yang telah disampaikan ke BKPM, ” bahana Menperin.

Selain membakar pertumbuhan industri manufaktur, kata tempat, tujuan utama UU Cipta Kegiatan adalah membuka lapangan kerja.

“Industri manufaktur dan tenaga kerja adalah saudara kembar. Pokok, tumbuhnya sektor industri manufaktur tentu akan membawa nilai positif untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi, itu sisi positif UU Cipta Kegiatan di mata kami, ” ungkap Menperin.

UU Membikin kerja, kata dia, merupakan lupa satu wujud tekad pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang bertambah kondusif dan masyarakat mendapatkan bermacam-macam macam kemudahan dalam menjalankan usahanya, terutama bagi mereka yang beruang di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bahkan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja juga menjadi fokus di dalam UU tersebut.

“Pekerja mendapatkan jaminan kesejahteraan yang sebati dengan keahlian mereka, serta bisa memperoleh program jaminan kehilangan order yang mendukung mereka untuk kembali ke dunia kerja, ” lanjut Menperin.

UU Membangun Kerja, kata dia, diharapkan menjelma pendongkrak pertumbuhan ekonomi secara suntuk, karena setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat membuka peluang kira-kira 300. 000-350. 000 lapangan kerja baru.

Baca juga: Menperin: Kinerja manufaktur naik, dampak kebijakan PEN berlaku baik
Baca juga: Kemenperin: Jumlah kawasan industri melonjak, jadi tampung investor

Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020