Menko PMK: MUI telah selesai studi kehalalan vaksin COVID-19

Menko PMK: MUI telah selesai studi kehalalan vaksin COVID-19

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bagian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah selesai melakukan kajian kehalalan vaksin COVID-19.

“Dari persyaratan halal vaksin Sinovac dilaporkan kalau kajian dari BPJPH atau institusi jaminan produk halal dan LPPOMUI telah selesai, ” kata Muhadjir dalam konferensi pers secara daring yang dipantau di Jakarta, Senin.

Menangkap juga: Menko PMK minta pemberian vaksin diseleksi untuk kelompok prioritas

Baca juga: Menko PMK: Tidak seluruh orang akan divaksin COVID-19

Setelah itu, kata Muhadjir, MUI segera menerbitkan fatwa melanda kehalalan vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Untuk zaman ini, MUI masih dalam metode penyusunan fatwa terkait vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Muhadjir yang juga tergabung dalam salah satu organisasi Islam terbesar di Nusantara, yaitu Muhammadiyah mengatakan bahwa iklim pandemi COVID-19 di dunia saat ini merupakan kondisi darurat dengan bisa mengancam nyawa. Dengan sejenis, jika ada satu obat atau vaksin yang dinyatakan belum halal, tetap akan bisa dipakai dalam kondisi darurat jika belum ada obat atau vaksin yang halal.

“Kalau statusnya kedaruratan, untuk menghindari kematian, itu tetap dipakai, namun apabila sudah ada obat atau vaksin yang halal, penggunaan obat atau vaksin tersebut wajib menggunakan yang halal, ” tuturnya.

Seperti diketahui, sebanyak 1, 2 juta ukuran vaksin COVID-19 dalam bentuk oleh sebab itu telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada Minggu (6/12) malam.

Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan pengiriman vaksin itu merupakan pengadaan vaksin tahap perdana dari total 3 juta vaksin COVID-19 berupa virus SARS CoV-2 yang telah diinaktivasi.

Baca juga: Menko PMK: Penanganan pandemi COVID-19 Indonesia dalam trek yang benar

Selanjutnya, vaksin COVID-19 akan segera dilakukan penerbitan emergency use of authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat & Makanan (BPOM). Vaksinasi COVID-19 tahap pertama akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, serta tenaga kesehatan penunjang yang bekerja di fasilitas kesehatan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020