Menag sanggupi revisi buku pelajaran Hindu soal ajaran Sampradaya

Menag sanggupi revisi buku pelajaran Hindu soal ajaran Sampradaya

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Denpasar (ANTARA) – Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi mengaku permintaan Gubernur Bali Wayan Koster untuk melakukan revisi buku-buku kursus Agama Hindu yang sebelumnya memuat tentang ajaran Sampradaya.

“Revisi buku, sudah dilakukan. Mudah-mudahan pada waktu dekat ini buku kursus Agama Hindu sudah tuntas, ” kata Fachrul Razi disela-sela Peresmian Universitas Hindu Negeri I Paduka Bagus Sugriwa di Denpasar, Ahad.

Pernyataan Menag tersebut disampaikan setelah sebelumnya mendengar pernyataan dari Gubernur Bali Wayan Koster yang memohon kepadanya agar merevisi buku-buku pelajaran Agama Hindu yang berisi ajaran terkait Sampradaya sebab tidak sesuai dengan praktik keagamaan dengan budaya Indonesia.

“Kami mengajak seluruh umat mematuhi untuk saling menghormati, memiliki sikap toleransi, dan saling bergotong royong untuk kebaikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ” kata Menag  yang didampingi Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto dan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana MSi itu.

Baca juga: Wamenag: Daftar tunggu haji paling lama ada pada Sulsel

Baca juga: Wakil Menag resmikan 15 gedung balai nikah pada Sulsel

Sebelumnya, masalah Sampradaya di Pulau Dewata juga sempat menjadi perhatian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama-sama (SKB) dengan Nomor 106/PHDI-Bali/XII/2020, Bagian: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Pengembanan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali.

Pembatasan kegiatan Hare Krishna maupun masukan sampradaya non-dresta Bali lainnya tertuang di dalam poin ketiga pada SKB tersebut.

Dalam poin 3a ke satu disebutkan, PHDI kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan se-Bali ditugaskan untuk melarang petunjuk sampradaya non-dresta Bali di Bali yang menggunakan pura dan wewidangannya.

Begitu juga secara tempat-tempat umum atau fasilitas terbuka seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk dipakai sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dari sampradaya non-dresta Bali.

Kemudian di poin 3b ke satu, MDA kabupaten/kota, kecamatan, serta prajuru desa kebiasaan se-Bali ditugaskan untuk menjaga kesucian dan kesucian pura yang ada di wewidangan (wilayah) desa kebiasaan. Cakupannya, Pura Kahyangan Banjar, Negeri Kahyangan Desa, Pura Sad Kahyangan, Pura Dhang Kahyangan, serta Pura Kahyangan Jagat lainnya.

Atas putusan tersebut, Koster pada beberapa hari yang lalu pula mengeluarkan pendapatnya dengan memberikan nada sangat menghormati dan mendukung terbitnya Keputusan Bersama tersebut.

Hal ini, menurut Koster, untuk mewujudkan tatanan kehidupan ‘krama’ Hindu di Bali yang rukun, tenang, dan tertib yang telah terjaga dan mengakar selama berabad-abad bersandarkan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Dalam kesempatan itu Gubernur Bali Wayan Koster meluapkan rasa kebahagiaannya dan mengucapkan banyak terimakasih pada Menag, Dirjen Bimas Hindu, Pejabat di Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, Kemenkumham, hingga Sekretariat Negara, karena Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar yang terus diperjuangkannya untuk bisa naik status menjadi Universitas kesimpulannya bisa terwujud.

“Astungkara (atas izin Tuhan-red) IHDN telah berhasil menjadi Universitas Hindu Jati I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sehingga atas kebijakan yang telah diberikan, saya mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih, ” ucapnya.

Menurut Koster, peningkatan status Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjadi Universitas adalah hasil perjuangannya dalam era menjadi Anggota DPR semasa tiga periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019).

Saat itu tempat bertugas di Komisi X serta di Badan Anggaran DPR secara menyuarakan, memperjuangkan, dan mengawal kebijakan Pendidikan Keagamaan di DPR dengan berkaitan dengan kebijakan pendidikan bagi umat Hindu, Kristen/Katholik, dan Budha.

“Saat itu hamba menemui langsung Menteri Agama (2004 – 2009), Bapak Muhammad Maftuh Basyuni, ” ujarnya.

Saat itu selain mengusulkan penambahan status Institut Hindu Dharma Daerah Denpasar menjadi Universitas, Koster serupa mengusulkan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri di Mataram dan Palangkaraya menjadi Institut Hindu Dharma Negeri, dan berdirinya Sekolah Tinggi Petunjuk Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja. *

Baca juga: Menag sebut urusan kerukunan umat beragama di Aceh sudah selesai

Baca juga: Menag: Tidak ada alasan membubarkan ormas dengan berlandaskan Pancasila

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020