KI Pusat: Banyak badan publik belum laksanakan UU KIP

KI Pusat: Banyak badan publik belum laksanakan UU KIP

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi Tengah mencatat masih banyak badan jemaah yang belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) meski telah sepuluh tahun UU diberlakukan.

Ketua KI Pusat Gede Narayana dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu mengatakan belum maksimalnya kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik tampak jelas terlihat lantaran hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan pada 2020.

Hal tersebut disampaikannya dalam laporan tentang pelaksanaan monev keterbukaan badan publik di depan Wakil Presiden Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin saat menyampaikan anugerah keterbukaan Informasi Publik sejak Rumah Dinas Wapres RI, Rabu.

Membaca juga: KI Pusat tegaskan pandemi bukan hambatan bagi akses keterangan publik

Gede memaparkan hasil monev keterbukaan badan publik bahwa dari 348 badan publik yang di monitoring sepanjang tarikh 2020, mayoritas 72, 99 tip (254 badan publik) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Terdiri atas sebanyak 17, 53 komisi (61 badan publik) hanya menyelap kategori cukup informatif, 13, 51 persen (47 badan publik) kurang informatif dan 41, 95 obat jerih (146 badan publik) tidak informatif.

Dijelaskannya, penilaian monitoring dan evaluasi badan publik tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Sentral melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan fakta dan media massa.

Hasilnya, untuk kategori badan umum kategori informatif hanya 17, 43 persen (60 badan publik) & Menuju Informatif 9, 77 persen (34 badan publik) yang sanggup dinilai telah melaksanakan UU Bagian 14/2008 tentang KIP.

Disampaikan Gede, nilai setiap kategori, yaitu informatif antara 90-100, menuju informatif 80-89, 9, sedangkan pas informatif hanya bernilai 60-79, 9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), invalid informatif (40-59, 9), dan tiak Informatif (0-39, 9), ternyata masih ada BP bernilai di bawah 10, bahkan 0.

“Besarnya prosentase BP yang masih masuk kategori cukup informatif, invalid informatif bahkan tidak informatif sedang memprihatinkan, maka harus digarisbawahi kalau keterbukaan informasi publik di Nusantara masih jauh dari tujuan dengan diamanatkan oleh UU KIP, ” tegas Gede.

Patuh dia, kondisi yang memprihatinkan itu harus menjadi tugas bersama antara pemerintah, badan publik dan Komisi Informasi.

Baca juga: Wapres ingatkan 3 hal pentingnya keterbukaan informasi publik
Baca juga: Wapres menjemput pemda anggarkan dana memadai buat keterbukaan informasi

Ia menyampaikan bahwa masih diperlukan dorongan yang lebih mulia untuk menjadikan keterbukaan informasi jadi budaya dalam rangka mewujudkan peraturan kelola pemerintahan yang baik serta bersih.

“Komisi Keterangan akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari negeri, ” ungkapnya.

Walaupun demikian, ia menyampaikan bahwa buatan penganugerahan tersebut bukanlah suatu medan yang dimaknai sebagai kontestasi antarbadan publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Tak lupa, Gede menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan awak publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi umum, dari 348 badan publik sebanyak 324 badan publik mengisi SAQ lewat aplikasi e-monev. komisiinformasi. go. id, artinya tingkat partisipasi badan publik mencapai 93, 1 tip melesat jauh dari 74, 37 persen partisipasi badan publik tarikh 2019.

Baca juga: KI Pusat: Sibak akses publik dalam proses legislasi
Baca juga: KI undang akademisi hingga jurnalis nilai keterbukaan badan publik

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020