DPR: Masyarakat jangan terprovokasi hoaks terkait RUU Ciptaker

DPR: Masyarakat jangan terprovokasi hoaks terkait RUU Ciptaker

Saya mengambil masyarakat dapat menyaring dan melaksanakan kroscek terlebih dahulu terhadap fakta yang beredar. Hal itu supaya informasi yang masuk tidak membina kita mudah terhasut dengan keterangan yang bohong atau hoaks

Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala DPR RI Azis Syamsuddin meminta masyarakat tidak terprovokasi kabar bohong atau hoaks di media sosial terkait poin-poin penting yang tersedia dalam RUU Cipta Kerja dengan telah disetujui DPR menjadi UNDANG-UNDANG dalam Rapat Paripurna pada Senin (5/10).

Dia meminta klub dapat membaca secara utuh & tidak terpengaruh hoaks di media sosial yang disebarkan dan dibuat secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Saya minta masyarakat dapat mengayak dan melakukan kroscek terlebih awal terhadap informasi yang beredar. Kejadian itu agar informasi yang menyelundup tidak membuat kita mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks, ” kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Rabu.

Dia meminta aparat Kepolisian sanggup mengungkap pelaku penyebaran hoaks tersebut dan membuka motifnya. Azis menganjurkan seluruh elemen masyarakat dapat berbudi dalam menggunakan media sosial.

Baca selalu: DPR bantah kabar hoaks terpaut hak buruh di RUU Ciptaker

Baca juga: Polri jelaskan telegram Kapolri agar tak ragu ambil tindakan

“Bijak menggunakan baik media, jangan sampai kita malah harus berurusan dengan penegak patokan karena menyebarkan berita yang tidak benar ke publik” ujarnya.

Dia menjelaskan beberapa kabar hoaks, misalnya, terkait beberapa hak-hak pekerja seperti uang pesangon, Imbalan Minimum Provinsi (UMP), Upah Kecil Kabupaten (UMK), dan HMSP.

“Poin-poin yang terdapat di dalam Undang Undang Cipta Kerja seolah-olah Uang Pesangon, UMP, UMK, HMSP yang dikabarkan dihilangkan, itu tidak benar atau informasi bohong, ” ucap Azis menegaskan.

Dia menjelaskan, terkait uang pesangon tetap ada dalam RUU Ciptaker yaitu tercantum dalam Bab IV Pasal 89 tentang perubahan Urusan 156.

Dalam Bab 156 ayat (1) disebutkan kalau “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan kala kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) mengatur pemberian kekayaan pesangon, uang penghargaan, dan kekayaan pengganti hak berdasarkan masa kegiatan para pekerja.

“Uang pesangon tetap ada tercantum pada Bab IV Pasal 89 tentang perubahan Pasal 156 dan imbalan minimum tetap ada, ” ujar Azis.

Terkait imbalan minimum diatur dalam Bab IV Pasal 88 ayat (3) yang menyebutkan “Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melaksanakan pekerjaan karena alasan tertentu; wujud dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perkiraan atau pembayaran hak dan urusan lainnya.

Baca juga: Menunggu bukti implementasi UU Cipta Kerja dorong pertumbuhan ekonomi

Baca juga: Pengusaha sambut elok pengesahan RUU Cipta Kerja

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020