Adopsi baterai kendaraan listrik perbolehkan manfaat ekonomi Rp9. 603 triliun

Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

Khasiat ekonomi yang kita rasakan sangat besar kalau khusyuk menerapkan kebijakan ini

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Minyak bumi Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan adopsi baterai kendaraan listrik untuk kendaraan rendah emisi karbon bisa meneruskan manfaat ekonomi senilai Rp9. 603 triliun pada tarikh 2030.

“Itu memposisikan Indonesia lepas dari ketergantungan impor kendaraan. Kalau kendati tidak lepas, maka setidaknya kita bisa naik bagian menjadi produsen kendaraan bermotor, ” katanya dalam permufakatan daring Peluang Ekonomi Pasc Leaders Summit on Climate yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Dia merinci-kan bahwa angka itu berasal daripada penurunan dampak kesehatan kelanjutan pencemaran lingkungan sebesar Rp3. 468 triliun, penghematan imbalan produksi senilai Rp545 triliun, dan penghematan energi menyentuh Rp5. 590 triliun.

“Manfaat ekonomi yang kita rasakan sangat luhur kalau serius menerapkan kebijakan ini, ” ucap Safrudin.

Baca juga: Kadin catatan pemberian insentif industri aki dan mobil listrik

Menyuarakan juga: Faisal Basri: Memiliki nikel tidak otomatis menghaki pasar mobil listrik

Dia menambahkan bahwa kebijakan kendaraan listrik tidak harus melarang kendaraan bermesin pembakaran dalam (ICE), namun hanya menetapkan standar ekonomi bahan bakar yang legal universal.

Berbagai teknologi boleh diproduksi secara catatan emisi karbon tak lebih dari 118 rencana per kilometer pada 2020 dan tidak lebih dari 85 gram per kilometer pada 2025.

Sejak tahun 1970, sendat Safrudin, Indonesia masih dijanjikan transfer of technology tetapi tidak kunjung terjadi, oleh sebab itu Indonesia sudah selayaknya merebut momentum kendaraan rendah emisi karbon.

Apalagi Indonesia memiliki ketersediaan nikel, kobal, dan logam desa jarang yang bisa dijadikan raw material untuk menyusun baterai kendaraan listrik.

Adopsi kendaraan elektrik dapat menurunkan potensi karbondioksida transportasi mencapai 59 tip pada 2030, sehingga hampa karbon bersih atau net zero emission berpotensi diterapkan pada 2045 atau selambatnya 2050.

“Semoga ini bisa memberikan cerita kepada Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan yang galau karena cenderung menuruti apa yang diinginkan oleh oligarki, ” tukas Safrudin.

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan negara-negara dengan paling siap dengan produk rendah karbon akan menguasai perdagangan internasional di era depan.

Baca juga: RI bisa jadi produsen sempurna baterai-kendaraan listrik di Asia Tenggara

Adapun negara-negara yang masih menghasilkan produk tinggi karbon, seperti Indonesia bakal mendapatkan pelarangan ekspor yang bisa berdampak buruk kepada perekonomian.

“Orang lain sudah hijrah total, sehingga nanti produk Nusantara akan di- ban . Nanti kita makan lagi, kita dijajah negeri, kita didikte tidak berdaulat… yang ada ini kedaulatan global, ” ujar Faisal.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021